Zulkifli Hasan Sematkan Jaket PAN ke Ketua Umum dan Sekjen Partai UKM

Perayaan HUT PAN ke 24 di Kemang Berlangsung Meriah

Poto : Bersama Zulkifli Hasan pada perayaan HUT PAN ke 24.

BERITAREPUBLIK.COM,Jakarta - Zulkifli Hasan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional (PAN) hadir memberikan sambutan di Perayaan HUT PAN ke 24 di Thirty Tree by Mirasari Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (23/08/2022). 

Zulhas sapaan akrabnya sengaja dan menyempatkan hadir usai kunjungan dari India, Selasa (22/08/2022) sebagai Menteri Perdagangan.

Mantan Ketua MPR RI ini kepada seluruh kader yang hadir dalam HUT PAN ke 24, untuk bekerja keras menjadikan PAN bisa tembus 5 besar lagi. Dimana pada Pemilu Legislatif 2019 lalu PAN bertengger diperingkat 8 dengan perolehan suara 9.572.623 (6,84%) dan kursi sebanyak 44 (7,65%).

"Saudara-saudara kita syukuri 24 Tahun (red-HUT PAN ke 24), partai kita ini Alhamdulillah diberi pertolongan oleh Allah SWT. Lima kali pemilu kita lolos terus, memang kita terakhir dari nomer lima menjadi nomer delapan," kata Zulhas Menteri Perdagangan yang berhasil menurunkan harga minyak ke 12-14 ribu dalam dua minggu ini.

Oleh karena itu kata Zulhas, dirinya mengajak pemilih dan kita kerja keras, agar kita bisa kembalikan dari nomer delapan menjadi nomer lima lagi.

"Insya Allah," ucap Zulkifli Hasan disambut tepuk tangan peserta yang hadir dari DPP PAN, Organisasi Otonom BM PAN, PUAN, Simpatik dan para undangan.

Hal ini kata dia, bukan pekerjaan mudah karena barisan tengah kuat-kuat. Tapi kata Zulhas, "kalau orang lain bisa, masak kita tidak bisa."

"Kita punya modal sama 24 jam 60 menit dengan partai-partai. Mungkin kita lebih baik niatnya dan perjuangannya itu kita yakini. Dan itu kita harap membuat kita bekerja lebih gigih dan lebih keras, karena tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, tanpa kurang tidur, tanpa stres, ngak ada," jelas Zulhas yang hadir ditemani Soraya istri tercinta.

Jadi kata Zulhas kalau PAN ingin berhasil pasti kurang tidur, ada stres-nya dan tantangannya banyak. "Ya itulah jalan untuk mencapai prestasi atau kesuksesan itu," ucap Zulhas.

Menurutnya, hari ini 23 Agustus 2022 kita memperingati HUT PAN ke 24 dan digabung memperingati Hari 17 Agustus 2022 sekaligus. Sebab, besok kita tanggal 26-27 Agustus 2022, akan ada acara besar (red-Rakernas) yang dipimpin Bima Aria dan tim-nya yang luar biasa.

"Kita besok PAN akan mengadakan festival, yang mengundang K-Pop. Dimana K-Pop itu cuma PAN yang mengundang," bangganya.

Kata Zulhas, acara K-Pop ini agar menjelaskan kepada masyarakat bahwa PAN adalah Partai Terbuka. Dimana tidak hanya K-Pop tapi artis lainnya.

"PAN itu beragam, Inklusif, Terbuka, siapa saja bergabung kepada PAN. Yang penting cita-cita kita sama, agar Indonesia kita menjadi negara yang maju," tukas Mantan Sekjen DPP PAN ini zaman Soetrisno Bachir dan Hatta Rajasa selalu Ketua Umum DPP PAN.

Kata dia, dulu PAN dikesankan sangat keras, oleh karena itu kita mulai moderat, terbuka dan tengah. Dimana acara ini bagian dari rangkaian besar acara Rakernas PAN pada 26-27 Agustus 2022 di Ritz Carlton dan Istora Senayan Jakarta.

"Nah untuk menjebol itu perlu effort, perlu ekstra, perlu out of the box. Untuk itu kita mengundang K-Pop agar orang melihat bahwa PAN moderat, terbuka dan tengah," pungkas Zulhas.

Sementara itu HUT PAN ke 24 ini mendapatkan ucapan dan apresiasi positif dari Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia yang hadir Dalam Perayaan HUT PAN ke 24 di Thirty Tree by Mirasari Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (23/08/2022). Gus Din sapaan akrab tokoh pergerakan dan intelektual ini juga mengatakan, bergabungnya Partai UKM Indonesia adalah kado istimewa kepada PAN.

“Kami dari Partai UKM Indonesia mengucapkan Selamat HUT PAN ke 24 kepada Bapak Zulkifli Hasan Ketua Umum DPP PAN dan jajaran. Kami nyatakan bergabung-nya Partai UKM Indonesia ke PAN pada 22 Juli 2022 adalah kado terbaik dan istimewa,” kata Syafrudin Budiman kepada media, Selasa (23/08/2022) di Jakarta.

Menurut Gus Din dengan usia yang ke 24 menjadikan PAN semakin matang sebagai partai politik modern berbasis Nasionalis Tengah. Partai UKM Indonesia memandang PAN, partai politik yang Se-Visi dengan Perjuangan Partai UKM Indonesia dalam Mewujudkan Indonesia Berbagia untuk Meningkatkan Kesejahteraan Bersama sesuai Pancasila dan UUD 1945.

“Kami Se-Visi dan Se-Misi dalam perjuangan dengan PAN. Kalau di PAN ada Akhlak Politik, di Partai UKM Indonesia ada Hard Moral Politik. Kalau di PAN ke arah Nasionalis Tengah, di Partai UKM Indonesia ke arah Nasionalis Inklusif,” kata Syafrudin Budiman yang maju sebagai Bacaleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I (Jakarta Timur) ini.

Kata Gus Din, kepemimpinan Ketua Umum DPP PAN dijabat Zulkifli Hasan dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Hatta Rajasa danKetua Dewan Kehormatan Partai Soetrisno Bachir adalah kematangan kepemimpinan PAN. Ada tiga Ketua Umum DPP PAN bersatu memperkuat PAN di usia 24 tahun.

“Sebagai Partai Modern dan Terbuka, PAN mampu menjadi partai papan tengah yang konsen mengusung perjuangan reformasi. Baik itu pemberantasan korupsi, penegakan hukum, kesejahteraan, dan pembangun ekonomi berbasis kerakyatan sesuai Pasal 33  UUD 1945,” tandas politisi muda milenial ini.

HUT PAN ke 24 Semarak Dihadiri Kader, Pengurus dan Bacaleg PAN

Dalam Perayaan HUT PAN ke 24 di Thirty Tree by Mirasari Kemang, Jakarta Selatan, Selasa (23/08/2022) berlangsung meriah dan semarak dengan acara lomba-lomba tarik tambang, lari balap karung, kursi goyang, kelereng, dan lomba masukkan bolpen dalam botol.

Acara tersebut juga dihadiri jajaran DPP PAN, diantaranya Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan, Sekjen DPP PAN Edy Soeparno, Wakil Ketua MPR Yandri Susanto, Walikota Bogor Bima Arya, Viva Yoga Mauladi Waketum DPP PAN, Slamet Nur Ahmad Efendi Wasekjen DPP PAN, Noviantika Nasution Ketua DPP PAN dan lainnya.

Tampak juga hadir Zainuddin Maliki Anggota DPR RI Dapil Jatim X, Andi Yuliani Paris Anggota DPR RI Dapil Sulsel II, Athari Gauthi Ardi Anggota DPR RI Dapil Sumbar I, Zita Anjani Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Futri Zulya Savitri Bacaleg DPR RI Dapil Lampung I dan lainnya.

Selian itu juga hadir Syafrudin Budiman SIP Bacaleg DPR RI Dapil DKI Jakarta I dan Herdianti Puspitasari, S.Si Dapil DKI Jakarta II dari unsur Partai UKM Indonesia yang bergabung ke PAN.

Acara HUT juga dimulai dengan pemotongan tumpeng oleh Soraya istri Zulkifli Hasan yang diberikan kepada Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. (red)

Berikut Video Lengkap Pidato Zulkifli Hasan Ketua Umum DPP PAN di HUT PAN ke 24 di Jakarta:

Sambutan Zulkifli Hasan Ketua Umum DPP PAN dalam Perayaan HUT PAN ke 2...

Klik untuk nonton video menarik:

http://share.babe.news/s/vUrvjbbUYR

Video dan Penulis: GD

Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI Sepakati Format Sidang Tahunan MPR RI

JAKARTA,  Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, jika situasi pandemi covid-19 masih mengkhawatirkan, maka pelaksanaan Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR dan DPD yang pada tahun sebelumnya dilakukan secara terpisah, tahun ini akan digabung menjadi satu kesatuan dengan dipimpin oleh Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI. Dengan demikian penyelenggaraan sidang akan lebih singkat, sekaligus menyesuaikan dengan protokol kesehatan penanganan Covid-19.

"Sebenarnya ada keinginan kuat agar pelaksanaan pasal 152 ayat (2) Tata Tertib MPR RI dilaksanakan dengan mendengarkan para pimpinan lembaga negara menyampaikan laporan kinerja lembaganya  langsung kepada rakyat melalui Sidang Tahunan MPR tanpa diwakilkan oleh Presiden. Namun karena suasana pandemi covid-19 masih mengkhawatirkan, maka untuk sementara rapat gabungan pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi-fraksi dan kelompok DPD menyepakati format Sidang disederhanakan. Sidang akan dibuka oleh Ketua MPR RI dan ditutup oleh Ketua DPR RI. Presiden Joko Widodo cukup satu kali pidato dan tak perlu naik turun podium seperti tahun-tahun sebelumnya. Pidato presiden akan langsung mengupas tentang laporan tahunan lembaga negara dan kepresidenan sekaligus penyampaian progres pembangunan daerah dan pidato dalam rangka HUT ke-75 Kemerdekaan Indonesia. Kita buat singkat," ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD RI, di MPR RI, Jakarta, Kamis (16/7/20).

Turut hadir para Waki Ketua MPR RI antara lain Ahmad Basarah, Arsul Sani, dan Fadel Muhammad. Sedangkan para Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, dan Syarief Hasan hadir secara virtual. Hadir pula pimpinan Fraksi MPR RI antara lain TB Hasanudin (PDI Perjuangan), Idris Laena (Golkar), Soepriyatno (Gerindra), Neng Eem Marhamah (PKB), Taufik Basari (Nasdem), Benny K Harman (Demokrat), Tifatul Sembiring (PKS), Ali Taher (PAN), Moh. Iqbal (PPP), dan Intsiawati Ayus (Kelompok DPD).

Mantan Ketua DPR RI ini memaparkan, mengingat situasi masih pandemi Covid-19, Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI - DPD RI akan membatasi kehadiran fisik anggota MPR RI, DPR RI, dan DPD RI, maupun para undangan. Bagi yang tak hadir secara fisik bisa hadir secara virtual.

"Kehadiran fisik dibatasi hanya untuk pimpinan MPR RI, DPR RI, DPD RI, Fraksi MPR RI, Fraksi DPR RI, perwakilan provinsi DPD, BPK, MA, MK, KY, Presiden dan Wakil Presiden, Menteri Koordinator, Panglima TNI dan Kapolri, serta mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden serta ketua partai politik. Sehingga ruang Sidang di Gedung Nusantara yang biasa diisi ribuan orang, hanya akan terisi sekitar tiga ratus orang dengan saling menjaga jarak," papar Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, MPR RI juga akan tetap memberlakukan protokol kesehatan dalam peringatan Hari Konstitusi pada 18 Agustus 2020 di Gedung Nusantara IV MPR RI. Jumlah undangan dibatasi tak sampai seratus orang, dari sebelumnya mencapai ribuan orang.

"Undangan hanya untuk Ketua Lembaga Negara, pimpinan Fraksi/Kelompok DPD, Pimpinan Badan/Komisi, Menteri, Ketua BPIP, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan Partai Politik dan Ormas Lintas Agama," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, dalam Rapat Gabungan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD RI juga memutuskan peringatan HUT MPR RI ke-75 pada 29 Agustus 2020 akan dilakukan secara sederhana. Jika di tahun sebelumnya ada acara Jalan Sehat dan puncaknya kegiatan MPR Berdo’a Bersama di lapangan terbuka halaman gedung Parlemen, tahun ini ditiadakan mengingat pandemi Covid-19.

"Sebagai gantinya, MPR RI mengadakan Seminar Internasional yang bisa diikuti secara virtual oleh siapapun dari manapun, membahas tentang pembentukan Majelis Syuro Parlemen Dunia yang digagas MPR RI. Sebagai bentuk menguatkan diplomasi internasional Indonesia di kancah dunia. MPR RI akan menghimpun parlemen dengan sistem yang sama dari berbagai negara untuk saling meningkatkan kerjasama," pungkas Bamsoet. (*)

Sah, Partai UKM Bergabung ke PAN

SIGAPNEWS.COM,Jakarta - Partai UKM Indonesia menyatakan resmi bergabung atau berfusi ke Partai Amanat Nasional (PAN). Sebagai partai baru berbasis pelaku UMKM, Koperasi, Pedangang dan Milenial ini memilih PAN agar aspirasi kalangan UMKM bisa terakomodir.

Dalam pertemuan dan jamuan istimewa ini Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia beserta jajaran diterima Zulkifli Hasan Ketua Umum DPP PAN di Rumah Dinas Jl. Widya Chandra IV/16 Jakarta Selatan, Jumat (22/07/2022) jam 18.30 WIB.

Saat pertemuan, Zulhas sapaan akrabnya langsung menyapa jajaran pengurus Partai UKM Indonesia. Dirinya mempersilahkan Syafrudin Budiman Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia memperkenalkan diri dan jajaran, serta harapannya bertemu PAN.

"Partai Amanat Nasional (PAN) adalah partai terbuka, plural dan menerima semua golongan. Termasuk kami (red-PAN) menerima dukungan Partai UKM Indonesia. Apalagi partai ini memiliki basis kalangan pelaku UMKM yang jumlahnya besar," kata Zulhas sambil menunjuk ke Syafrudin Budiman.

Kata Zulhas, PAN berharap Partai UKM Indonesia juga menyiapkan bakal calon legislatif (Bacaleg) untuk bisa maju bersama PAN. Namun, yang punya keinginan serius menjadi caleg dan menjadi anggota DPR dan DPRD.

"PAN terbuka kepada masyarakat dalam rekrutmen caleg DPR RI, DPR Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada semua kalangan. Silahkan siapkan kader-kader terbaik Partai UKM Indonesia maju di PAN," lugasnya.

Terkahir kata Zulhas diharapkan para Caleg DPR dan DPRD bisa turun dan menyapa masyarakat satu-satu. Dimana harus tau dan dikenal masyarakat bawah sampai pelosok desa.

"Saya waktu nyaleg di Lampung mendapatkan suara ratusan ribu suara. Bayangkan saya harus salam satu-satu menyapa dan harus turun ke bawah. Saya berharap jika bergabung bisa turun dan menyapa rakyat bawah," pungkas Zulhas.

Syafrudin Budiman SIP saat pertemuan mengatakan, Partai UKM Indonesia menyatakan bergabung dan berfungsi dengan PAN. Partai UKM Indonesia siap berjuang dan membantu pemenangan PAN masuk 5 besar di Pemilu Legislatif (Pileg) 2024

"Hari ini di depan Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan, kami secara resmi menyatakan bergabung atau berfusi ke PAN. Kami siap bersatu memenangkan PAN pada Pileg dan Pilpres 2024," ucap Gus Din sapaan akrabnya.

Menurutnya ada empat aspirasi yang sudah ditetapkan dalam Pleno Diperluas DPP Partai UKM Indonesia, Sabtu 27 Juni 2022 lalu. Kata Gus Din secara bulat dan ikhlas Partai UKM Indonesia resmi menyatakan bergabung/berfusi ke PAN.

"Pertama menitipkan aspirasi anggota, kader dan pengurus pada Pemilu 2024. Kedua menitipkan aspirasi kalangan UMKM, Koperasi, Pedagang, kalangan Milenial, disabilitas dan media/Influencer sebagai basis Partai UKM Indonesia," urainya.

Selain itu, yang ketiga menitipkan pengurus dan kader terbaik untuk maju sebagai calon-calon DPR RI, DPR Propinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dan keempat, menyampaikan aspirasi mendukung Bapak Erick Thohir sebagai Calon Presiden/Wakil Presiden RI 2024," tukas Gus Din.

Tokoh dan Intelektual muda ini juga menyatakan berterima kasih kepada KH. Dr. Achmad Rubaie, SH, MH Ketua Harian DPW PAN Jatim yang sudah menjadi mediator dan fasilator berjodohnya Partai UKM Indonesia ke PAN.

"Pertemuan ini berkat jasa dan perjuangan Kyai Rubaie yang berkenan menjadi mediator dan fasilitator. Berkat lobi, relasi sosial dan relasi struktur memudahkan aspirasi Partai UKM Indonesia diterima di PAN," jelas Gus Din berterima kasih

Partai UKM Indonesia Energi Baru PAN

Sementara itu KH. Dr. Achmad Rubai, SH, MH mengatakan bergabungnya Partai UKM Indonesia merupakan entitas yang menjadi energi baru bagi PAN. Dimana entitas ini adalah satuan yang mempunyai keberadaan yang unik dan berbeda dengan yang lainnya,

"Partai UKM Indonesia adalah memiliki entitas tertentu yaitu basis kalangan UMKM, Koperasi dan Pedagang. Bahkan banyak didominasi kalangan Milenial, Perempuan dan Media/Influencer. Jadi ini adalah energi baru untuk pemenangan PAN di Pileg 2024," jelas Kyai Rubaie sapaan akrabnya.

Kata politisi kawakan, dirinya berharap bergabungnya Partai UKM Indonesia bisa menguntungkan kedua belah pihak. Dimana kader-kader Partai UKM Indonesia bisa tersalurkan melalui PAN dan PAN bisa memperbesar dukungannya.

"Kita harapkan tentu dampaknya bisa memberikan pengabdian yang sebaik-baiknya dalam rangka memajukan Indonesia. Khususnya memajukan perekonomian dan kesejahteraan dan lebih khusus lagi bisa meningkatkan kemampuan para UKM di seluruh Indonesia," ucapnya.

Menurutnya, karena basis UKM bagi PAN sebagai benteng pertahanan ekonomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi bergabung Partai UKM Indonesia di PAN, dimaksudkan untuk menguatkan ekonomi kerakyatan dan memperjuangkan pelaku UMKM lewat politik.

"Semoga bergabungnya Partai UKM Indonesia ke PAN akan mendapatkan dukungan banyak pihak dan terus bersinergi di basis kalangan UMKM di seluruh Indonesia," pungkas Kyai Rubaie Mantan Anggota DPR Propinsi Jatim dua periode dan DPR RI Jatim ini

Zulkifli Hasan Ketua Umum PAN saat menerima DPP Partai UKM Indonesia, tampak didampingi Slamet Nur Achmad Efendi (Wakil Sekjen DPP PAN), KH Dr. Achmad Rubaie, SH, MH (Ketua Harian DPW PAN Jatim) dan Fahrudin (Wakil Bendahara DPW PAN Jatim).

Sementara Syafrudin Budiman SIP Ketua Umum DPP Partai UKM Indonesia, tampak didampingi Herdianti Puspitasari, S.Si (Sekjen) Aya Sophia, SE (Waketum), Sandra Devy, SH, M.Kn (Waketum), Leo RT Panjaitan (Dewan Pembina) dan Sri Rahayu ND (Dewan Pakar), Ramses Sitorus (Waketum), Nungky F. Triadi (Ketua Badan), Fauzi (Ketua Departemen) dan pengurus lainnya.

Acara ditutup dengan ramah tamah dan ngopi bareng bersama Zulkifli Hasan Ketua Umum DPP PAN yang juga Menteri Perdagangan RI. Setelah itu para jajaran Partai UKM Indonesia foto bersama Zulkifli Hasan di ruang tamu kehormatan. (red)

Prabowo Silaturahmi Idul Fitri Bersama Puan dan Megawati, Ini Kata Pengamat

Jakarta, Sigapnews.com,-Nama Prabowo Subianto belakangan sering dihubungkan dengan sosok Ketua DPR RI Puan Maharani.

Penampilan kedua tokoh ini di depan publik, selalu menarik untuk diperbincangkan, baik oleh masyarakat sederhana, maupun para analis atau pengamat politik.

Nama Prabowo kembali dikaitkan dengan Puan Maharani, saat Menhan RI itu bersilaturahmi ke kediaman Presiden Kelima Megawati Soekarnoputri saat momen Idulfitri 1443 Hijriah, beberapa hari lalu.

Dalam konteks Idulfitri, kunjungan Prabowo itu hanya silaturahmi biasa, sama seperti yang dilakukan masyarakat pada umumnya.

Akan tetapi, di mata pengamat politik, kunjungan itu dibaca bisa saja sebagai simbol peta politik di Pilpres 2024.

Khoirul Umam, misalnya. Pengamat politik dari Universitas Paramadina menilai, kunjungan Prabowo ke kediaman Megawati sebagai sinyal kuat yang menggambarkan prospek duet Prabowo-Puan, yang semakin menguat untuk pemilu 2024.

Pandangan Umam tentu sah-sah saja, mengingat nama kedua tokoh itu, belakang ini muncul di antara sejumlah nama lain yang diprediksi akan bertarung dalam pilpres 2024.

Sejumlah nama yang disebut-sebut akan bertarung di pemilu 2024, antara lain Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Agus Harimurti Yudhoyono dan Puan Maharani.

Nama-nama tersebut juga telah masuk dalam survei yang dilakukan sejumlah lembaga.

Dalam sejumlah survei, nama Prabowo selalu mengungguli Anies dan Ganjar.

Sementara Puan Maharani, meski jauh di bawah ketiga sosok itu, tetapi ia memiliki posisi tawar tinggi karena memegang kunci kekuatan di PDI Perjuangan.

Posisi kunci itu tentu menjadi daya tarik kuat bagi siapapun yang akan menggandeng cucu Bung Karno untuk berduet di Pilpres 2024.

Menurut Umam, jika Prabowo menggandeng Puan, duet itu akan menjadi pasangan terkuat yang memiliki kans besar memenangi pemilu 2024.

Masih menurut Umam, Megawati tentu memiliki rencana besar melakukan regenerasi kepemimpinan di dalam tubuh PDI Perjuangan sendiri.

Regerasi itu, lanjut Umam, dimulai dengan mendorong Puan bertarung dalam pilpres 2024, entah sebagai capres atau cawapres.

Puan Maharani, kata Umam, memiliki bekal kekuatan politik besar. Karena itu, wajar jika pasangan Prabowo-Puan tergolong cukup prospektif untuk diajukan dalam bursa Pilpres 2024.

Doktor Ilmu Politik dari The University of Queensland, Australia ini menilai basis elektabilitas dan kekuatan mesin partai yang solid, membuat pasangan Prabowo – Puan, dinilai cukup menjanjikan untuk tampil sebagai pemenang Pilpres 2024.

"Basis elektabilitas dan kekuatan mesin partai yang solid, cukup menjanjikan mesin politik yang efektif untuk menyukseskan pasangan Prabowo-Puan dalam Pilpres 2024," Tutup Umam.

Published : Hila

Pengamat : Silaturahmi Itu Penting Jaga Stabilitas Bangsa

Jakarta, Sigapnews.com,-Momen lebaran dimanfaatkan sejumlah elit politik untuk saling berkunjung, bersilaturahmi. Yang terbaru, Presiden Jokowi menyambangi kediaman Ketua Umum PDIP Megawati di Teuku Umar, kemarin. Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani mengunjungi Prabowo dan Prabowo bertemu Presiden Joko Widodo.

“ Para elit ini harus selalu bertemu, baik Pak Jokowi, Ibu Megawati, Pak Prabowo, bertemu untuk untuk kemudian membicarakan persoalan-persoalan kebangsaan.

"Silaturahmi ini menjadi penting untuk menjaga stabilitas bangsa” kata Pengamat politik dari UPN Veteran Danis TS Wahidin. Bukan cuma ‘tiga serangkai’, tersebut, namun elit politik lain dari partai politik yang berbeda namun merupakan mitra strategis pemerintah.

Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Megawati, seperti yang disebutkan Puan Maharani dalam unggahan instagramnya, membahas hal-hal yang strategis. Harapannya, bukan sekedar basa-basi politik, namun pertemuan ini diharapkan bisa membawa kebaikan dalam berbangsa dan bernegara. Terlebih saat ini Indonesia masih dilanda berbagai permasalahan.

“Pak Jokowi lebih memunculkan diri sebagai seorang presiden yang akomodatif dan menyelesaikan permasalahan kebangsaan, ekonomi, misalnya minyak, dan permasalahan yang lainnya.” sebut pria yang juga menjabat sebagai Direktur lembaga survei, Indodata ini. Jika pemerintah kompak dengan elit politik, ke depan pemerintah perlu lebih lagi mendengar suara rakyat.

“Memang harus mendengar aspirasi masyarakat, permasalahan yang ada dan menciptakan kebijakan yang akomodatif tidak diskriminatif, lalu fokus pada masalah kita, yaitu, masalah ekonomi, pendidikan, stabilitas, keamanan dan lain sebagainya. “ tutup Danis.

Published : Hila

Tahapan Pemilu 2024 Dimulai Pada Tanggal 14 Juni 2022

Jakarta, Sigapnews.com, - Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum) Kementerian Dalam Negeri Imran menyatakan, tahapan Pemilu 2024 dimulai pada tangal 14 Juni 2022.

Imran mengungkapkan, penghitungan ini didasarkan pada kesepakatan antara pemerintah, DPR, serta penyelenggara pemilu yang menentikan pemungutan suara Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari.

"Pemilu pemungutan suara akan dilaksanakan pada 14 Februari tahun 2024 yang akan datang. Maka, kalau kita menghitung dua puluh bulan tahapan penyelenggaraan pemilu itu akan jatuh pada tanggal 14 Juni 2022 yang akan datang," kata Imran dalam sosialisasi rancangan PKPU pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu yang digelar daring, Kamis, 7 April.

Dengan sosialisasi ini, Imran berharap pemahaman para peserta pemilu mendapat informasi yang jelas bahwa proses pemilu dimulai pada 14 Juni. Sehingga, mereka tidak mengalami kendala yang berarti saat mengurus berkas kepemiluan.

"Dengan proses yang berlangsung terkait pemilu dan pilkada serentak ini, pada bagian akhir kita berharap Indonesia akan semakin kuat di dalam menerapkan sistem presidensial," ucap dia.

Saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menyusun rancangan peraturan KPU (PKPU) tentang pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD.

PKPU ini masih dimatangkan setelah adanya uji publik yang digelar KPU. Dalam regulasi ini, KPU mengatur persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu, persiapan pendaftaran, pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual, hingga penetapan, pengundian nomor urut, dan pengumuman partai politik peserta pemilu.

Presiden Jokowi sebelumnya sudah memerintahkan para menterinya untuk fokus bekerja. Mereka diminta untuk setop membicarakan urusan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna yang ditayangkan di YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu, 6 April.

"Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai urusan penundaan, urusan perpanjangan. Enggak," tegasnya.

Dia mengingatkan para menterinya harus memiliki sikap sensitif atau sense of crisis terhadap kesulitan yang dialami masyarakat saat ini. Menurut Jokowi, lebih penting para menterinya menjelaskan kepada masyarakat terkait situasi global yang sedang sulit.

Sumber voi

Ketua MPR RI : Pemberdayaan Perempuan Bagian Peningkatan Kualitas Generasi Bangsa

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan stimulus penanggulangan pandemi Covid-19 yang dikeluarkan pemerintah mencapai Rp 677,2 triliun juga harus ditujukan untuk pemberdayaan perempuan. Mengingat kaum perempuan adalah salah satu kalangan yang sangat terdampak pandemi Covid-19. Sebagaimana data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Juni 2020 sudah ada 5,23 juta pemutusan hubungan kerja (PHK), yang menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 30 persen diantaranya adalah perempuan.

Ditambah berdasarkan hasil survei Komnas Perempuan pada periode April-Mei 2020, 80 persen responden perempuan menyatakan telah terjadi peningkatan KDRT terhadap perempuan selama pandemi Covid-19. Begitupun dengan negara lainnya. Di Perancis, KDRT naik sepertiga kali lebih banyak hanya dalam kurun waktu seminggu pandemi Covid-19. Di Afrika Selatan, 90 ribu laporan KDRT disampaikan kepada pihak otoritas selama pekan pertama pemberlakuan lockdown.

"Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres sudah mendesak agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan harus menjadi bagian penting dari strategi penanganan Covid-19 di setiap negara. Indonesia tak boleh mengabaikan desakan tersebut. Jangan biarkan Covid-19 semakin membuat kehidupan kaum perempuan yang sudah sulit menjadi lebih sulit," ujar Bamsoet saat menjadi Keynote Speaker Sosialisasi 4 Pilar MPR RI bersama anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) secara virtual, dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (29/6/20).

Turut hadir Sekjen KOWANI Titien Pamudji, Ketua KOWANI Bidang Politik dan Lingkungan Hidup Nita Yudi, Ketua Bidang Politik KOWANI Corry Soekotjo, dan Wakil Sekjen KOWANI Siti Aniroh. Sedangkan Ketua Umum KOWANI Giwo Rubianto Wiyogo dan ratusan kader KOWANI lainnya mengikuti secara virtual.

Mantan Ketua DPR RI ini menilai pandemi Covid-19 turut mengingatkan memori kolektif akan peran penting seorang ibu dalam keluarga. Dengan pembatasan aktivitas di masa pandemi, akan lebih banyak anggota keluarga menghabiskan waktu bersama keluarga di rumah dibandingkan hari-hari biasanya. Artinya, akan semakin repot seorang ibu mengatur urusan rumah tangga. Belum lagi harus pula menjalankan peran sebagai 'asisten guru' yang mendampingi belajar anak-anak di rumah.

"Pemberdayaan perempuan di Indonesia pada dasarnya sudah berada di track yang benar. Terlihat dari data Badan Pusat Statistik pada periode 2010-2018 yang memperlihatkan indeks pembangunan manusia Indonesia dari perspektif gender terus menunjukkan trend positif. Tahun 2018, misalnya, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tercatat pada level 90,99 (dari skala 0 – 100), yang menunjukkan semakin menipisnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menambahkan, demikian juga Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang juga terus menunjukkan trend perbaikan, meskipun belum setinggi IDP, berada pada level 71,74. Dari IDG ini akan tergambar seberapa besar peran perempuan dalam pembangunan, politik dan ekonomi.

"Saya meyakini, trend peningkatan IDP dan IDG ini akan terus berlangsung seiring peningkatan kedewasaan politik rakyat. Sebagai gambaran, keterwakilan Anggota DPR RI perempuan pada periode 2014-2019 sebanyak 97 orang, sedangkan untuk periode 2019-2024 mengalami peningkatan sebanyak 118 orang, atau 20,5 persen dari total jumlah anggota. Di satu sisi, angka ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik. Namun di sisi lain, angka ini juga menunjukkan belum terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen," tutur Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini memandang kondisi tersebut menandakan masih ada pekerjaan rumah bagi semua pihak untuk meningkatkan peran dan pemberdayaan perempuan pada berbagai sektor kehidupan. KOWANI sebagai wadah yang menghimpun semua profesional wanita Indonesia dapat berperan sebagai kekuatan sosial yang mampu memotivasi, menggerakkan, dan melakukan terobosan-terobosan serta inovasi untuk mengoptimalkan peran perempuan.

"Perempuan adalah aset, potensi, dan investasi penting. Dalam konsepsi pembangunan nasional, gender dan pemberdayaan perempuan adalah bagian dari meningkatkan kualitas generasi bangsa. Karena faktanya, siapa pun pasti akan mendapatkan pendidikan tingkat paling dasar dan paling fundamental di keluarga, dari seorang perempuan, seorang Ibu. Tak berlebihan jika ada ungkapan mendidik seorang perempuan sama saja mendidik sebuah bangsa," pungkas Bamsoet. (Red).

Jokowi Resuffle Kabinet 3 Menteri dan 2 Wakil Menteri

Zulkifli Hasan : Menteri Perdagangan

Sigapnews.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi telah melakukan perombakan (reshuffle) kabinet pada hari ini. Hal itu ditandai dengan pelantikan dua orang menteri dan tiga orang wakil menteri di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Mereka yang dilantik adalah sebagai berikut:

Zulkifli Hasan : Menteri Perdagangan (menggantikan Muhammad Lufti)

Hadi Tjahjanto : Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (menggantikan Sofyan Djalil)

Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (menggantikan Surya Tjandra)

John Wempi Wetipo sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri

Afriansyah Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan

Profil dan Sosok Zulkifli Hasan

Tidak banyak politikus seperti Zulkifli Hasan yang seakan-akan tak memiliki seteru politik. Keluwesannya itu yang mungkin membuat Zulkifli yang kini jadi Ketua Umum Partai Amanat Nasional dipilih menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Zulkifli dilantik sebagai Ketua MPR Periode 2014-2019 pada usia 52 tahun. Tak lama setelah itu, dalam Kongres PAN, Zulkifli kemudian terpilih pula menjadi Ketua Umum yang baru, mengalahkan petahana Hatta Rajasa. Selanjutnya pada Periode ketua terpilih kembali menjadi Ketua Umum DPP Partai di Kongres Kendari Sulawesi Tenggara 2019.

Zulkifli Hasan biasa dipanggil Zulkifli lahir di Lampung Selatan, 17 Mei 1962 dari pasangan Hasan dan Siti Zaenab. Ia menikahi Soraya dengan dikaruniai 4 orang anak.

Masa kecilnya dari SD hingga SMP dihabiskan di Lampung. Sedangkan SMA-nya di Jakarta. Setelah lulus SMA, ia melanjutkan kuliah di Universitas Krisnadwipayana di Jakarta. Lulus kuliah, ia mulai bekerja membangun perusahaan. Hasilnya, dalam waktu tiga tahun sudah mendirikan perusahaan dan menjadi presiden direktur dari berbagai perusahaan.

Setelah cukup secara ekonomi, dia mulai mencoba dunia politik. Ia memilih bergabung ke Partai Amanat Nasional (PAN) karena memiliki ikatan emosional sebagai anggota ormas Muhammadiyah.  PAN sendiri banyak dihuni oleh tokoh-tokoh dari Muhammadiyah, seperti Prof. Dr. Amien Rais, pendiri PAN yang juga mantan ketua umum Muhammadiyah.

Bahkan dalam perjalanan politiknya, tidak hanya ikatan politik yang mengikatnya, melainkan ikatan keluarga juga dia lakukan. Tanggal 8 Oktober 2011 Putra Amien Rais, Ahmad Mumtaz Rais, menikah dengan Futri Zulya Safitri, putri Zulkifli Hasan.

Karier politiknya, ia mulai menjadi pengurus PAN di bidang logistik PAN. Tidak butuh lama karier politiknya terbang. Pada pemilu legislatif 2004-2009, dia terpilih menjadi anggota DPR untuk daerah pemilihan Lampung. Sejak itu kariernya moncer. Dia ditunjuk menjadi ketua Fraksi PAN DPR RI. Di PAN pun dia menjadi Sekjen periode 2005-2010.

Zulkifli yang moderat menarik perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadikannya sebagai Menteri Kehutanan Periode 2009-2014. Masa pemerintahan SBY berakhir, Zulkifli mencoba bertarung lagi di Pemilu dari Dapil Lampung dan Zul terpilih kembali.

Zul pernah mengundang kecaman dari Korps Pegawai Negeri karena ucapannya dinilai menghina pegawai negeri. Zul menyatakan, "Jangan melakoni profesi sebagai politisi, tapi perilakunya seperti PNS, itu sangat keliru. Misalnya politisi  tidak aktif kalau ketua umumnya tidak datang. Nah itu perilaku PNS."

KELUARGA

Istri     : Soraya

Anak   :1. Futri Zulya Savitri

2. Zita Anjani

3. M Farras Nugraha

4. M Rafi Haikal

PENDIDIKAN

- SD di Lampung, lulus tahun 1975

- SMP di Lampung, lulus tahun 1979

- SMA, Negeri 53 Jakarta, lulus

- S1, Universitas Krisnadwipayana, masuk 1986

- S2, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, lulus 2003

KARIER

- Presiden Direktur PT Batin Eka Perkasa (1988)

- Presiden Direktur PT Sarana Bina Insani (1999)

- Komisaris Utama PT Hudayasafari Travel (2000)

- Presiden Direktur PT Panamas Mitra Inti Lestari

- Ketua Departemen Logistik PAN

- Ketua Lembaga Buruh Tani & Nelayan PAN

- Wakil Ketua Komite tetap pemberdayaan KADINDA DKI Jakarta

- Pelindung Yayasan AL Husna Jakarta

- Presiden Direktur PT Panamas Mitra Inti Lestari

- Ketua Fraksi PAN DPR RI periode 2004-2009

- Sekretaris Jenderal PAN, 2005-2010

- Menteri Kehutanan, 2009-2014

- Ketua MPR RI, 2014-2019, Wakil Ketua MPR RI 2019-2022

- Ketua Umum DPP PAN, 2015-2020 dan 2020-2025

- Menteri Perdagangan, 2022

PENGHARGAAN

- Bintang Jasa Mahaputra Adipradana dari Presiden RI

- Tokoh Perubahan 2010 dari Republika

- Kadarman Award 2007 dari Strategic Change Leaders

- Lifetime Achievement Award, Indonesia Green Award dari The La Tofi School of CSR

- Tiger Champion Award dari Panthera.

- Bhumandala Award 2014 dari Badan Informasi Geospasial.(")

Salurkan Sembako Untuk Warga Terdampak Banjir di Jateng, Ahmad Muzani: Ini Tidak Seberapa Mudah-Mudahan Dapat Diterima dan Dimanfaatkan

Jawa Tengah, Sigapnews.com, - Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) menyalurkan bantuan berupa sembako dan kebutuhan pokok di sejumlah titik di wilayah Jawa Tengah, Minggu (8/1/2023). Ribuan paket sembako disalurkan.

Daerah yang dikunjungi antara lain Desa Trimulyo, Kecamatan Genuk, Kota Semarang, Desa Prampelan, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, dan Desa Tanjungkarang, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, serta Desa Gadudero, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. 

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, penyaluran bantuan 15 ribu paket sembako ini adalah wujud simpati dan empati Partai Gerindra kepada korban banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah. 

Kegiatan ini juga bagian dari arahan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar kader-kadernya turun ke bawah membantu masyarakat yang terkena musibah. 

"Pak Prabowo menyampaikan salam hormat kepada ibu dan bapak sekalian. Mudah-mudahan bantuan yang diberikan bisa meringankan beban bapak ibu semua. 

"Pak Prabowo juga menyampaikan permohonan maaf karena belum bisa hadir, tapi beliau mengutus kami-kami untuk langsung memberikan bantuan ini. 

"Ini adalah wujud simpati dan empati Partai Gerindra untuk membantu rakyat yang sedang kesulitan. 

"Mudah-mudahan kehadiran kami bisa memberi semangat untuk bisa melewati masa-masa sulit ini," kata Ahmad Muzani. 

Dikatakan Muzani, Prabowo selaku pimpinan Partai Gerindra selalu memberi pesan kepada kadernya agar terus berbuat baik untuk masyarakat. 

"Terutama kepada masyarakat yang kesusahan akibat terdampak bencana alam seperti banjir di sejumlah wilayah di Jawa Tengah ini. 

"Pak Prabowo selalu berpesan kepada kami untuk selalu berbuat baik kepada masyarakat terutama rakyat kecil yang terkena musibah dan sangat membutuhkan bantuan. 

"Jika tidak bisa berbuat baik untuk bangsa dan negara, minimal berbuat kebaikan untuk masyarakat sekitar. 

"Jika tidak bisa berbuat baik untuk masyarakat, minimal berbuat baik untuk keluarga. 

"Jika tidak bisa juga, ya paling tidak jangan menyusahkan orang lain. Itulah pesan Pak Prabowo yang selalu beliau sampaikan kepada kader-kadernya," jelas Muzani. 

Wakil Ketua MPR itu mengaku, bantuan yang diberikan kepada masyarakat Jawa Tengah ini berasal dari urunan internal kader Gerindra. Namun demikian, Muzani mengingatkan bahwa bantuan ini bukan bagian dari agenda politik untuk 2024. 

"Jangan pernah berpikir bahwa bantuan yang diberikan berkaitan dengan politik. Jangan pernah ada pikiran pilih apa mereka pada 2019 dan jangan berpikir bantuan ini diberikan dengan harapan terkait dengan 2024. 

"Bantuan yang diberikan semata-mata karena memang mereka memerlukan dan membutuhkan ini. Itulah kehadiran kami sebagai partai, sehingga partai bisa menjadi penenang dan penyelamat masyarakat disaat mereka membutuhkan bantuan," jelas Muzani yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPR itu. 

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sugiono mengatakan, mudah-mudah ada pelajaran yang bisa diambil dari musibah banjir yang dialami masyarakat Jawa Tengah. 

Karena ujian sejatinya datang terkadang untuk menguji rasa kebersamaan dan kesetiakawanan antar sesama manusia itu sendiri. 

"Semoga ujian ini bisa kita lewati bersama-sama dan pada akhirnya kebersamaan kita meningkat dan semakin kuat. 

"Tidak banyak yang bisa kami berikan oleh DPP Gerindra dan mudah-mudahan diterima baik dan bermanfaat untuk bapak ibu semua," ujar anggota DPR RI Dapil Jateng I meliputi Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kudus dan Salatiga. 

Pada kesempatan ini Muzani didampingi Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono, Ketua OKK Prasetyo Hadi, Bendahara Fraksi Gerindra DPR Novita Wijayanti, Ketua DPP Jamal Mirdad dan Anggota DPR RI Sudewo, serta Ketua DPD Gerindra Jateng Abdul Wachid dan sejumlah anggota DPRD Gerindra Jawa Tengah.

(Edil Rauf)

Bamsoet : Hadapi Krisis Global, Saatnya Kembali ke Ekonomi Pancasila

Sigapnews.com, Bogor (Jabar) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengungkapkan, akibat pandemi Covid 19 dunia seperti menuju kebangkrutan massal. Sistem ekonomi dunia terkoreksi. Virus Covid-19 bukan hanya menciptakan krisis kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik, melainkan juga menciptakan krisis bagi globalisasi akibat hantaman keras terhadap liberalisasi dan kapitalisme. Hal ini menjadi peluang bagi negara dengan kekayaan sumber daya alam melimpah seperti Indonesia untuk menegakan kedaulatannya di bidang ekonomi, tak melulu bergantung pada globalisasi.

"Inilah waktunya Indonesia kembali kepada sistem ekonomi Pancasila warisan founding fathers dari mulai Soekarno - Hatta, yang kemudian dilanjutkan para ekonom seperti Emil Salim, Mubyarto, Dawam Rahardjo, hingga kini Didin S Damanhuri dan Erani Yustika. Sebagai sebuah sistem ekonomi yang khas dan genuine, Ekonomi Pancasila dijabarkan dalam Pasal 33 UUD NRI 1945 sebagai perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia," ujar Bamsoet saat menjadi keynote Speaker Seminar dan Bedah Buku 'Ekonomi Pancasila dalam Pusaran Globalisasi', kerjasama MPR RI, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan IPB Press, di Bogor, Sabtu (20/6/20).

Turut serta antara lain Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Rektor IPB Arif Satria, Rektor UI Ari Kuncoro, Wakil Rektor IPB Erika Budiarti Lakoni, Guru Besar UGM Mudrajat Kuncoro, Guru Besar IPB Didin S Damanhuri, Dekan Fakultas Ekonomi dan Managemen IPB Nunung Nuryantono, Staf Khusus Presiden Arif Budimanta, Direktur Eksekutif INDEF Tauhid Ahmad, serta Ekonomi Senior INDEF Ahmad Erani Yustika.

Mantan Ketua DPR RI ini menjabarkan, para pendiri bangsa secara tegas merumuskan sistem perekonomian nasional Indonesia bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi. Bukan pula ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi. 

"Sistem Ekonomi kita adalah Ekonomi Pancasila, yakni pengelolaan ekonomi negara yang bersumber pada nilai-nilai Pancasila, yang mengedepankan religiusitas, humanitas, nasionalitas, demokrasi, dan keadilan sosial. Sebagaimana etika ekonomi dan bisnis yang diatur dalam Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa," urai Bamsoet.

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menegaskan, cara-cara mengelola perekonomian negara yang bersifat etatisme, kolusi penguasa-pengusaha, dan perilaku monopolistik tidak sesuai dengan etika kehidupan berbangsa. Cara seperti ini berdampak negatif terhadap kesejahteraan sosial dan melukai nilai keadilan sosial. 

"Untuk mempertegas politik ekonomi nasional yang berkeadilan sesuai tuntutan reformasi, maka MPR RI menerbitkan dua Ketetapan. Pertama, Ketetapan Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi. Sebagai arah kebijakan, stategi dan pelaksanaan pembangunan sistem perekonomian nasional yang kuat dan lebih memberikan kesempatan, dukungan dan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup koperasi, usaha kecil dan menengah sebagai pilar utama pembangunan ekonomi nasional," tutur Bamsoet.

Kedua, lanjut Dewan Pakar KAHMI ini, Ketetapan MPR RI Nomor IX MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sebagai landasan pengelolaan sumber daya agraria/sumber daya alam meliputi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, harus dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi generasi sekarang dan generasi mendatang dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

"Namun pada prakteknya, pembangunan ekonomi sering kali tidak konsisten. Kerapkali dijumpai kecenderungan bersikap terlalu pragmatis di setiap era pemerintahan, sehingga landasan idiil dan landasan konstitusional dilupakan. Tak jarang karena alasan mengejar pertumbuhan ekonomi kita justru mengorbankan pemerataan. Efeknya lahirlah ekonomi konglomerasi yang diikuti ekploitasi sumber daya alam," papar Bamsoet.

Akibatnya, lanjut Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini, kesenjangan sosial dan ekonomi masih sangat tinggi. Sebagai contoh, kesenjangan dalam penguasaan tanah, yang sangat timpang. Pada satu sisi satu orang atau satu kelompok menguasai ratusan ribu hektar atau bahkan jutaan hektar tanah. Tetapi pada sisi lain jutaan petani hanya memiliki rata rata 0,3 hektar saja dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah.

"Para pejabat baik di tingkat pusat maupun daerah lebih condong berpihak pada para pengusaha besar dengan berbagai motivasi jangka pendek untuk kepentingan personal atau kelompok. Sehingga kelompok ekonomi bawah maupun kecil yang seharusnya menjadi prioritas justru tertinggal sama sekali di belakang," tandas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai, jika sistem yang kontradiksi dalam demokrasi politik dan demokrasi ekonomi ini terus terjadi, maka masalah kesejahteraan sosial sangat sulit diwujudkan. Ketidakadilan dan kesenjangan ekonomi akan terus berjalan sehingga semakin jauh dari Pancasila dan cita-cita kemerdekaan bangsa.

"Tantangan terbesar Ekonomi Pancasila semata bukan hanya pada globalisasi, melainkan pada mental dan kualitas pejabatnya. Sebagus apapun konsep tatanan perekonomian tak akan membuahkan hasil maksimal jika dijalankan oleh para pejabat yang tak memiliki semangat nasionalisme dan berjiwa Pancasila," ujar Bamsoet. 

Seperti diketahui, lanjut Bamsoet di sektor pangan kondisi kedaulatan pangan Indonesia tampak mulai memprihatinkan sejak 2010. Sejak 2010 – 2013, setiap tahun Indonesia mengimpor 1,5 juta ton garam (50 persen kebutuhan garam nasional), 70 persen kebutuhan kedelai nasional, 12 persen kebutuhan jagung, 15 persen kebutuhan kacang tanah, 90 persen kebutuhan bawang putih, 30 persen konsumsi daging sapi nasional, 70 persen kebutuhan susu, dan impor buah serta sayuran yang terus meningkat.

Kondisi ini terus memburuk sehingga pada tahun 2017/2018 misalnya, Indonesia sudah menjadi importir gula terbesar dunia (4,45 juta ton) menggesar China (4,2 juta ton). Kondisi impor pangan yang lain juga tidak menunjukkan adanya perubahan yang berarti.

Saat ini, jelas Bamsoet, kondisi keuangan Indonesia dan juga banyak negara dunia lainnya sedang mengalami hantaman keras. Bisa dilihat dari penerimaan pajak yang terpukul, per April 2020 turun 3,1 persen menjadi Rp 376,3 triliun dengan defisit APBN mencapai Rp 74,5 triliun. Total hutang kita juga tak sedikit. Per April 2020, tercatat mencapai Rp 5.172,48 triliun yang terdiri dari Rp 4.338,44 triliun atau 83,9 persen dari Surat Berharga Negara (SBN) dan Rp 834,04 triliun atau 16,1 persen berasal dari pinjaman luar dan negeri. Dimana Rp 9,92 triliun berasal dari pinjaman dalam negeri dan Rp 824,12 triliun dari pinjaman luar negeri.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini, dalam banyak pembahasan tentang sistem perekonomian Indonesia, disebutkan bahwa Indonesia memiliki sistem ekonomi tersendiri di luar sistem ekonomi besar dunia yang berlaku di banyak negara: Kapitalisame dan Sosialisme. Sistem perekonomian Indonesia adalah sebuah sistem khas dan genuine dirancang oleh para pendiri bangsa, yang merupakan “jalan ketiga” (the third way), dan bukan menjadi jalan tengah dari dua ideologi besar tersebut. 

“Sistem perekonomian nasional, secara yuridis konstitusional sesungguhnya telah diatur secara tegas dalam konstitusi kita. Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. The founding fathers, secara tegas merumuskan sistem perekonomian nasional kita bukanlah sistem ekonomi sosialis, di mana negara menjadi dominan sebagai pelaku ekonomi, dan bukan pula negara dengan sistem ekonomi kapitalis, dimana individu dan pasar menjadi dominan menentukan perilaku ekonomi,” pungkas Bamsoet. (*)

Bertemu Pimpinan MPR RI, Alumni PMII Dukung BPIP Diatur Dalam Undang-Undang

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyambut baik pandangan Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) yang menekankan perlunya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) diatur dalam Undang-Undang. Sehingga memiliki landasan hukum yang kuat dan tak terkesan BPIP hanya milik suatu rezim pemerintahan saja.

"Selain PB IKA PMII, PBNU dan Legiun Veteran Republik Indonesia serta Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat juga mengusulkan hal serupa. Penguatan BPIP melalui undang-undang menandakan keseriusan bangsa dalam membina ideologi bangsa, Pancasila. Jadi yang diatur adalah masalah teknis kelembagaan, bukan tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa," ujar Bamsoet usai bertemu pengurus besar IKA PMII, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (7/7/20).

Pengurus Besar IKA PMII yang hadir antara lain Ketua Umum Akhmad Muqowam, Wakil Ketua Majelis Pertimbangan KH Masyhuri Malik, Majelis Kehormatan Organisasi Nur Syam, Wakil Ketua Umum Syaifullah Tamliha, Bendahara Umum Sudarto, Bendahara Nur Nadlifah, dan Wakil Sekretaris Jenderal Ratu Dian Hatifah.

Mantan Ketua DPR RI ini memandang agar pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tak menjadi kontraproduktif, pemerintah yang sudah memutuskan untuk menghentikan sementara waktu pembahasan RUU HIP harus segera mengambil langkah final sebelum DPR RI memasuki masa reses pada 17 Juli 2020.

"Kita tunggu saja. Semoga polemik ini dapat segera diakhiri. Saya berharap dengan perubahan total RUU BPIP yang baru nanti, sesuai dengan aspirasi dan keinginan masyarakat. Sehingga tidak ada ruang untuk dipelintir dan menjadi bahan distruktif baru di masyarakat. RUU tentang penguatan BPIP tersebut, sebagaimana diusulkan PBNU, langsung saja diberi nama RUU BPIP," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai bola kini ada di tangan pemerintah. Presiden Joko Widodo pasti mampu menggerakan kabinetnya untuk meredam pro kontra pembahasan RUU HIP agar kembali kepada semangat awal untuk penguatan BPIP. Komunikasi jajaran pemerintah dengan pimpinan partai politik juga sangat diperlukan, agar antara pemerintah dengan DPR RI bisa satu suara dalam membahas RUU BPIP.

"Melalui pembinaan yang terstruktur, sistematis, dan masif, ideologi Pancasila akan kembali menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Setelah sekian lama bangsa ini cenderung abai dan jatuh dalam kubangan ideologi kapitalisme dan liberalisme," pungkas Bamsoet. (*)

[7/7 20.23] Admin Gowamo: Dukung Gerakan Sejuta Masker, PMI Gowa Sumbang 17.355 Masker

Humas Gowa----Guna mendukung Gerakan Sejuta Masker Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gowa, Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Gowa juga ikut menyumbang 17.355 masker, Selasa (7/7).

Bantuan ini diserahkan oleh Sekretaris PMI Kabupaten Gowa, Mardani Hamdan kepada Kepala Bidang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Gowa, Agus Harahap.

Mardani mengatakan bantuan ini merupakan bentuk kepedulian dan dukunga PMI untuk bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat memutus mata rantai penularan Covid-19.

17.355 ini kata Mardani merupakan sumbangan berbagai pengurus PMI Kabupaten maupun di kecamatan. Kemudian ditambah dengan dari beberapa donatur maupun relawan PMI lainny.

"Selain 17.355 masker. ada juga tambahan uang tunai sebesar Rp1.000.000," ujarnya.

Sementara itu, mewakili jajaran Pemerintah Kabupaten dan BKPSDM, Agus Harahap menyampaikan apresiasi atas bantuan masker tersebut.

"Tentunya kita harapkan dengan pembagian masker ini masyarakat Kabupaten Gowa itu jauh lebih sehat dan kita bisa memutus mata rantai covid-19," harapnya.

Sekedar diketahui Gerakan Sejuta Masker yang akan digelar Pemerintah Kabupaten rencana dilaksanakan, Rabu (8/7) besok. Kegiatan ini dijadwalkan dihadiri Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.(JN)

Sekber Gerindra-PKB, Prabowo Subianto :Suatu Langkah Untuk Bela Kepentingan Rakyat

Jakarta, Sigapnews.com,  Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Prabowo Subianto bersama Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) meresmikan Sekretariat Bersama Gerindra – PKB, yang beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro, Menteng, Jakarta Pusat pada Senin, 23 Januari 2023.

Prabowo Subianto mengatakan bahwa sekretariat Bersama ini merupakan bukti solidnya kerja sama politik antara Partai Gerindra dan PKB dalam menyongsong pemilu yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang.

“Hari ini kita resmi membuka Sekretariat Bersama Gerindra – PKB, sebagai wujud pelaksanaan implementasi kerja sama politik yang telah kita putuskan Bersama pada beberapa bulan yang lalu” ungkap Prabowo Subianto Ketika membuka secretariat Bersama Gerindra – PKB.

Dalam peresmian Sekber Gerindra – PKB ini juga, Prabowo Subianto meyakinkan bahwa Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) ini solid dan terbuka untuk bekerja sama dengan partai-partai lain dalam memajukan dan mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia.

“Hari ini adalah suatu bukti bahwa kerja sama kita solid, semangat kita tinggi, optimis kita besar, keyakinan kita besar untuk maju dan membela kepentingan rakyat. 

Ini awalan yang jelas ada partai kebangsaan yang agamis, partai agamis yang kebangsaan dan kami yakin logonya tidak hanya terbatas dua partai,” terang Prabowo Subianto.

Sementara Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar disamping Prabowo mengatakan bahwa hari ini sengaja dipilih untuk meresmikan Sekber Gerindra – PKB agar Langkah awal perjuangan Gerindra – PKB membawa keberkahan.

“Tanggal 23 Januari 20233 yang bertepatan dengan 1 Rajab bagi kalangan santri dan umat islam adalah momentum berbenah dan persiapan membawa keberkahan menuju Ramadhan,” ungkap Cak Imin.

Cak Imin juga melanjutkan bahwa kerja sama Gerindra – PKB akan saling melengkapi dan percaya akan lebih lengkap jika ditopang dengan kekuatan politik dari partai-partai lain.

“PKB-Gerindra saling percaya adalah kekuatan yang bisa diamanati untuk menata Indonesia menjadi lebih baik, melanjutkan kesuksesan yang ada. PKB-Gerindra kekuatan yang saling melengkapi dan akan sangat lengkap lagi disusul partai-partai yang bergabung untuk Indonesia adil, makmur dan sejahtera,” tandasnya.

Pada peresmian Sekber Gerindra-PKB ini, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan persatuan dan kesatuan menjadi kunci yang fokus utama perjuangan Gerindra-PKB ke depan.

“Persatuan dan kesatuan adalah hal yang diutamakan Gerindra-PKB dan calon pasangan presiden dan wakil presiden yang akan lahir dari tempat ini.” Ujar Muzani.

Muzani juga berharap sekber Gerindra-PKB ini akan menjadi saksi lahirnya keputusan penting bagi masa depan bangsa Indonesia.

“Kami berharap tempat ini menjadi saksi tentang pembicaraan visi yang sama tentang Indonesia ke depan. Dari tempat ini kita akan membicarakan masa depan Indonesia, masa depan kita semua mudah-mudahan akan melahirkan keputusan penting bagi perubahan kesejahteraan, keadilan Indonesia di masa yang akan datang,” tutupnya.

Pada peresmian ini hadir jajaran pengurus teras Partai Gerindra, seperti Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sugiono, Budisatrio Djiwandono, Rahayu Saraswati. Ketua DPP Partai Gerindra, Prasetyo Hadi, serta anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra.

(Hendra)

Bertemu PMKRI, Bamsoet Ajak Generasi Milenial Turut Wujudkan Perdamaian Dunia

Jakarta, Sigapnews.com, - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan kalangan muda untuk mewaspadai meletusnya perang terbuka antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Tak hanya terkait konflik Laut Cina Selatan saja, melainkan juga dalam isu internasional lainnya. Perang terbuka tersebut bukan berarti hanya dalam bentuk adu kekuatan senjata militer senjata, melainkan juga termasuk perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Tiongkok terhadap negara-negara lainnya.

"Institute Alber Del Rosario yang berbasis di Filipina menilai pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo pada minggu lalu yang terang-terangan menyebut klaim China terhadap sekitar 90 persen dari wilayah Laut China Selatan sebagai sebuah pelanggaran hukum, merupakan sinyal bahwa Asia Tenggara akan menjadi 'gelanggang pertempuran' yang sesungguhnya antara Amerika Serikat dengan Tiongkok. Mengingat konflik Laut Cina Selatan melibatkan Tiongkok dengan banyak negara Asia Tenggara, seperti Indonesia, Filipina, Thailand, dan juga Malaysia," ujar Bamsoet saat menerima pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Selasa (21/7/20).

Para pengurus PMKRI yang hadir antara lain  Ketua Presidium Benidiktus Papa, Sekretaris Jenderal Tri Natalia Urada, Presidium Bidang Hubungan Perguruan Tinggi Damianus Gerens Ohoiwutun, Ketua Lembaga Kajian Energi dan SDA Oktabianus Alvin Aha, serta Ketua Lembaga Advokasi HAM Karlianus Poasa.

Mantan Ketua DPR RI ini menuturkan, sejak awal kemerdekaan para founding fathers telah menggariskan bahwa politik luar negeri Indonesia didasarkan pada doktrin Bebas Aktif. Artinya Indonesia Bebas menjalin kemitraan dengan negara manapun, dan Aktif mewujudkan perdamaian dan kesejahteraan dunia. Sehingga pada saat itu Indonesia tak terjebak dalam pusaran politik internasional antara blok barat dengan blok timur. Di masa kini, kutub kekuatan dunia bukan lagi antara blok barat dengan timur, melainkan mengerucut antara Amerika Serikat dengan Tiongkok.

"Sangat penting bagi mahasiswa untuk memahami kondisi politik internasional. Sehingga dalam perebutan kekuasaan dan pengaruh antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, Indonesia tak sekadar menjadi pemandu sorak. Melainkan bisa menjadi aktor yang turut aktif menjembatani perdamaian dunia," tutur Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menilai, Indonesia punya ideologi Pancasila, yang pada saat diperkenalkan Presiden Soekarno pada dekade 50-an, mendapat sambutan hangat dari masyarakat dunia. Bahkan berhasil menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika pada 18 - 24 April 1955 di Bandung. Sebagai upaya mempromosikan kerjasama ekonomi dan budaya antar negara Asia dan Afrika, melawan kolonialisme Amerika Serikat, Uni Soviet, dan negara imperialis lainnya.

"Konsepsi Pancasila yang sudah menggelegar di awal kemerdekaan Indonesia dan diakui dunia, jangan sampai mundur ke belakang akibat abainya generasi bangsa memahami dan mengimplementasikan nilai luhur Pancasila. Bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang mengekor dalam konfik antar negara, melainkan bangsa yang aktif mewarnai perdamaian dunia," pungkas Bamsoet. (*)

Kawal Dana Bansos Dampak Covid 19, Foreder Gelar Diskusi Online Bersama Wakil Ketua DPR RI, Staf Ahli Mensos, dan Direksi PT POS

Sigapnews.com, Jakarta - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Forum Relawan Demokrasi (FOREDER) melaksanakan Diskusi Kebangsaan Online/Ngobrol bareng dengan pemerintah. Turut hadir Narasumber dari Kementerian Sosial yang diwakili oleh Staf Khusus Mensos Erwin Tobing, Aziz Syamsudin Wakil Ketua DPR RI, Nur Fajriansyah Direksi PT POS Indonesia, dan Ketua DPP Foreder David Aidil Fitri.

Adapun diskusi ini bertemakan 'Seputar Pendistribusian Bantuan Sosial di tengah ancaman Covid-19' yang sangat menarik pada sabtu siang (02/05/2020).

Peserta diskusi dengan memaksimalkan aplikasi Zoom Meeting via internet menjadi soslusi untuk menyampaikan informasi baru sekaligus sharing ide gagasan. Dimana terkait Bansos dari pemerintah untuk masyarakat terdampak Covid-19.

Lebih kurang 80 peserta dari Sabang sampai Merauke turut berperan aktif dalam proses diskusi tersebut, hal ini menjadi bukti bahwa pengurus Foreder se-Nusantara sangat berkepentingan mengawal hak rakyat agar tepat sasaran sebagaimana amanat konstitusi, kaitan dengan pemerataan kesejahteraan.

Salah satu pembicara, Staf Khusus Menteri Erwin Tobing mewakili Menteri Sosial tegas menyatakan bahwa pendataan calon penerima ditingkatan RT/ RW menjadi penting karena akan menjadi referensi siapa saja yang berhak menerima Bantusn Sosial tersebut.

"Semuanya harus by name dan by adress, berdasarkan data terbaru yang dimiliki oleh RT/ RW di daerah-daerah. Pemerintah daerah harus profesional, karena Bansos sangat rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik lokal daerah." demikian ungkap Erwin dengan nada serius pada momen diskusi.

Hal senada juga dikemukakan oleh Aziz Syamsudin Wakil Ketua DPR RI, bahwa pendidtribusian Dana Bansos harus selaras dengan regulasi yang telah ditetapkan, agar tepat sasaran.

"Kami selaku legislatif setidaknya harus menjalankan tiga fungsi, yakni regulasi, anggaran, dan pengawasan. Ketika regulasi telah ditetapkan maka pengawasan terhadap pendistribusian Dana Bansos ini harus dimaksimalkan, fokus utamanya adalah masyarakat yang benar-benar terdampak Pandemi Covid-19 merekalah yang paling berhak", ucapnya dengan nada serius.

Masih dengan semangat yang sama, Nur Fajriansyah Direksi PT POS Indonesia menyatakan bahwa pihaknya selaku lembaga yang diberikan amanat oleh Presiden untuk mendistribusikan sekaligus sebagai penyedia jasa kurir Dana Bansos, sudah siap untuk mendistribusikan Bansos tersebut.

"PT Pos Indonesia dengan semua elemennya sudah siap untuk turut mendistribusikan Bansos ini. Ketika data penerima sudah valid, semua pihak yang berkepentingan telah siap juga, ya kami tinggal menjalankan apa yang menjadi tugas kami dari pemerintah terhadap masyarakat yang berhak. Intinya kami selalu siap siaga demi kepentingan pendistribusian Dana Bansos." tutur Fajriansyah.

Hal senada juga dikemukakan oleh Ketua Umum DPP Foreder, David Aidil Fitri, bahwa Foreder diseluruh Indonesia siap mengawal dan mendampingi pemerintah pusat hingga daerah dalam mendistribusikan Bantuan Sosial untuk rakyat terdampak Covid-19 ini.

"Kami seluruh pengurus Foreder dari Sabang sampai Merauke siap mendampingi pemerintah, mengawal pendistribusian Bansos hingga sampai kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Jika diperlukan DPP akan membuat semacam Surat Rekomendasi sebagai asas legalitas untuk pengurus Foreder di daerah-daerah untuk membangun kemitraan dengan Pemdanya masing-masing melalui Dinas Sosial setempat. Ini sebagai wujud komitmen Foreder dalam membantu pemerintah sekaligus mengawal hak rakyat agar tepat sasaran." demikian ungkap David.

Ia menambahkan, kedepannya DPP Foreder akan mencoba menghadirkan dari Kementerian lainnya untuk dapat berdiskusi seputar tema-tema kemanusiaan yang lebih menarik lagi, pungkas David mengakhiri sesion dialog online.

Hal lain masih seputar pendistribusian Bansos, dikemukakan oleh Pengurus DPD Foreder Jabar Ridwan Mubarak tentang potensi penyalahgunaan Bansos yang dipolitisasi oleh oknum kepala-kepala daerah nakal.

Menurutnya, bisa jadi bansos itu hari ini ada penumpang gelap (Free Rider), freerider-nya adalah beberapa pejabat daerah memanfaatkan bansos sebagai pork barrell-nya (Politik Gentong  Babi).

"Jadi penerima bansos di daerah-daerah adalah kantong pemilihannya saja, kemungkinan tersebut terbuka mengingat kontestasi Pilkada 2020 yang ditunda membuat kepala daerah/ petahana mencari modal dengan memanfaatkan dana bantuan tersebut. Artinya butuh sumber daya publik juga, penanganan Covid ini bisa jadi penumpang gelapnya masuk ke area dana Bansos," demikian Ridwan utarakan kepada Narasumber.

Terakhir Taufan Bakri Kepala Bakesbangpol DKI Jakarta mengatakan, setiap penjaga masjid atau marbot masjid akan mendapatkan sembako dan santunan. Katanya, mereka akan di data sama seperti sebagai warga DKI Jakarta lainnya.

"Pendataan ini kan dilakukan secara maksimal agar bisa tepat sasaran penerima bantuan sosial ini. Kalau perlu semua instansi dan ormas ikut mengawal agar bansos ini sampai ke bawah," ujarnya.

Menurutnya, saat ini DKI Jakarta ada tambahan data baru 300.000 dari data lama 1,2 juta Salah satunya marbot masjid dari 3500 masjid yang ada di Jakarta.

"Ada penambahan data baru. Ini tentu kita kawal bersama, sebab ada sekitar 1.5 juta penerima bansos," imbuh Taufan Bakri.

Diskusi yang dimulai tepat pukul 13.00 WIB berakhir pada pukul 16.00 WIB, dengan animo yang begitu besar dari pihak audience yang turut menyimak jalannya diskusi ini.

"DPP Foreder berkomitmen kuat bersama rakyat Indonesia, meski saat ini seluruh masyarakat dunia tengah dilanda wabah Pandemi Corona, namun ikhtiar mulia untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat harus terus dilakukan, salahsatau kegiatan diskusi online ini, dalam upaya menuangkan ide dan gagasan untuk kepentingan rakyat semata," demikian Moderator Zulfikar mengakhiri jalannya diksusi. (red).

Gus Sholeh: RUU HIP Sudah Ditunda, Jokowi Akan Kaji Ulang dan Dengar Aspirasi Ormas dan Akademisi

Sigapnews.com, Jakarta - Gus Sholeh Mz sebagai keynote speaker dalam WEBINAR dengan tema 'Jalan Tengah Solusi Terwujudnya RUU HIP' mengatakan, dengan ditundanya RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menunjukkan Jokowi mendengar aspirasi Ormas Islam dan akademisi. Ketua Umum

Jamaah Pengajian Kebangsaan (JPK) ini menilai memang perlu disempurnakan RUU HIP untuk mendengar aspirasi yang ada.

Gus Sholeh Mz yang juga aktivis Aliansi Mubaligh Perekat Umat (AMPU) menilai memang ada beberapa poin-poin di pasal RUU yang sangat kontroversi. Dimana banyak para ulama dan tokoh masyarakat menolak RUU HIP, khususnya Jawa Timur, sebab khawatir ada upaya pelemahan terhadap nilai-nilai pancasila.

"Kami tegaska bahwa pak Jokowi aspiratif dan mau mendengar aspirasi ormas dan masyarakat. Sehingga memang penundaan RUU HIP ini akan dikaji lagi oleh pemerintah," kata Gus Sholeh Mz, Rabu, 17 Juni 2020, 14.00 - 16.00 WIB di diskusi virtual tersebut.

Menurut Gus Sholeh, Ideologi Pancasila sudah final dan tidak perlu dipertentangkan lagi. Soal bahwa ada pasal-pasal di RUU HIP yang dinilai melenceng atau malah berbenturan dengan Pancasila tentu perlu di evaluasi dan dikaji kembali.

"Soal adanya penafsiran implementasi ideologi Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila, tentu akan dikaji secara akademis dan hukum. Dan tentunya melibatkan tokoh ormas besar seperti NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya," tandas Gus Sholeh Mz.

Sementara itu Karyono Wibowo pengamat politik menilai, Keputusan pemerintah untuk menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sudah tepat. Mengingat hadirnya RUU HIP telah memicu reaksi penolakan dari sejumlah ormas dan pelbagai golongan masyarakat. 

"Jika dipaksakan justru berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat," ujar Direktur Eksekutif IPI (Indonesia Public Institute) ini.

Kata Karyono, dalam menyusun undang-undang, memang perlu mendengarkan aspirasi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 96 UU No. 12 Tahun 2011. Karenanya, setelah mendapat pelbagai masukan terkait isi RUU HIP yang dinilai kontroversial dan bertentangan dengan masyarakat, maka hal ini menjadi pertimbangan pemerintah untuk menunda pembahasan.

"Setelah pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU HIP maka DPR sebagai inisiator RUU HIP tentu harus menunda pembahahasan RUU ini," ucapnya.

Namun kata Karyono, yang perlu digarisbawahi dan dipahami masyarakat, bahwa keputusan pemerintah adalah menunda pembahasan. Itu berarti DPR sebagai inisiator bisa memperbaiki RUU dengan memperhatikan pelbagai masukan yang berkembang di masyarakat atau menyusun RUU baru.

"Terutama menyusun RUU yang berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila yang hanya mengatur secara teknis pelaksanaan pembinaan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, berbangsa dan bernegara. Hal ini sebagai jalan tengah dari sejumlah kelemahan dan permasalahan yang ada dalam RUU HIP," jelasnya.

Ia mengatakan, Sejumlah masalah krusial yang memicu penolakan terhadap RUU HIP diantaranya adalah tidak dimasukkannya TAP MPRS XXV Tahun 1966 tentang larangan ajaran komunisme ke dalam konsideran mengingat.

Masalah kedua, Pasal 7 dalam RUU HIP dinilai krusial dan telah menimbulkan polemik karena dinilai memberi tafsiran tentang sendi pokok Pancasila, sebagaimana disebutkan pada ayat (1) yang menyatakan, ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.

Kemudian ayat (2) berbunyi, ciri pokok Pancasila berupa triila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Adapun ayat (3) menyatakan trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong royong.

Persoalan Ketiga, diksi tentang Ketuhanan yang berkebudayaan juga dipermasalahkan karena dinilai tidak sesuai dengan sila pertama seperti yang ada dalam rumusan Pancasila yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Persoalan Keempat, RUU HIP dipandang justru akan menurunkan derajat Pancasila sebagai grundnorm (norma dasar). Pandangan tersebut benar jika merujuk pada teori Hans Kelsen mengenai sistem hukum dengan kaedah berjenjang, dimana norma hukum terendah harus berpegang pada norma hukum yang lebih tinggi, dan norma hukum yang tertinggi seperti konstitusi harus berpedoman pada norma hukum yang paling dasar (grundnorm). Norma hukum yang paling dasar ini bersifat tidak konkrit (abstrak). 

"Dalam hal ini, Pancasila adalah sebagai norma dasar, yang nilai-nilainya (values) universal. Maka jika dibuat undang-undang dengan penafsiran secara subyektif terhadap Pancasila justru mendowngrade kedudukan Pancasila sebagai norma dasar," imbuh Karyono.

Kemudian kata Karyono, namun karena nilai-nilai Pancasila sebagai norma dasar sifatnya abstrak dan universal, misalnya sila kemanusiaan dan sila keadilan sifatnya berlaku universal. Oleh karenanya, untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara diperlukan seperangkat aturan yang bersifat teknis pelaksanan. 

"Terkait hal itu, UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (PPP) sudah mengamanatkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum sebagaimana disebutkan dalam undang-undang tersebut Maka hadirnya undang-undang pembinaan ideologi Pancasila sangat dibutuhkan agar nilai-nilai idiologi Pancasila menjadi konkrit," jabarnya.

Selain itu kata Karyono, kehadiran Undang-Undang Tentang Pembinaan Ideologi Pancasila sangat mendesak setelah 20 tahun negara absen dalam melalukan pembinaan dan pembudayaan Pancasila pasca pembubaran BP 7 yang dibentuk saat pemerintahan Orde Baru.

"Lebih penting lagi mengapa perlu dibuat undang-undang tentang pembinaan ideologi Pancasila adalah untuk membendung pengaruh ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila, seperti liberalisme, kapitalisme, transnasionalisme dan ekstremisme beragama seperti ISIS dan sejenisnya," pungkasnya.

Acara Webinar ini juga dihadiri narasumber, Boni Hargens

Direktur Eksekutif LPI (Lembaga Pemilih Indonesia), Romo Benny Susetyo

Stafsus BPIP (Badan Pembinaan Ideologi Pancasila), Jerry Massie Direktur Eksekutif P3S (Political and Public Policy Studies) dan Moderator Cahyo Gani Saputro.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP.

Bamsoet : Untuk Pertama Kalinya MPR RI Bersama PMII Gelar Sosialisasi Empat Pilar Secara Virtual

Sigapnews.com, Jakarta - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengukir sejarah dengan menerapkan Gaya Hidup Baru dalam pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Jika di masa sebelum pandemi Covid-19 sosialisasi dilakukan di ruangan luas dengan menghadirkan ratusan peserta secara langsung, kini sosialisasi dilakukan secara virtual menggunakan berbagai sarana teknologi informasi. Pandemi Covid-19 tak menjadi halangan bagi MPR RI melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Rumah Kebangsaan menjaga solidaritas bangsa. Khususnya, dalam menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Empat Pilar MPR RI.

"Justru dengan virtual, cakupan peserta sosialisasi bisa lebih banyak lagi. Siapapun dari manapun bisa mengakses pelaksanaan sosialisasi. Tatap muka secara virtual tak mengurangi nilai kehangatan yang dirasakan dari berjumpa secara fisik. Terpenting pesan dari muatan materinya tersampaikan," ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dari Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Rabu (10/6/20).

Ketua Umum PB PMII Agus Mulyono Herlambang turut hadir mendampingi sosialisasi. Sedangkan ratusan kader PMII diberbagai daerah mengikuti sosialisasi secara virtual dari tempatnya masing-masing.

Mantan Ketua DPR RI ini menegaskan, generasi muda, termasuk kader PMII, harus bangkit terlebih dahulu dan berdiri di garda terdepan dalam menyuarakan perlindungan bagi seluruh masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Generasi muda bangsa harus peka dan peduli terhadap beragam problematika di lingkungan masyarakat, bangsa, dan negara.

"Saat ini yang perlu kita lakukan adalah pertama, mengimplementasikan semangat optimisme bersama dalam menghadapi pandemi ini. Kedua, menggerakkan solidaritas dan kegotongroyongan bersama untuk saling membantu elemen bangsa lainnya. Dan ketiga, membangun kerangka berfikir dan bertindak bersama untuk mempersiapkan diri memasuki gaya hidup baru atau new normal," urai Bamsoet.

Tak hanya itu, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga meminta para generasi muda bangsa bisa mengambil peran sebagai agen yang memberikan edukasi mencerahkan bagi masyarakat. Mengingat masih banyak ditemui kalangan masyarakat termakan informasi hoax bahkan menyesatkan seputar Covid-19. Dari mulai mempercayai teori konspirasi bahwa Covid-19 adalah buatan elite globalis sehingga cenderung mengabaikan protokol kesehatan, sampai tak mempercayai rapid test dan hasil PCR.

"Senin (8/6/20) kemarin, 300 warga di Kabupaten Kediri berunjukrasa menolak pemeriksaan masal rapid test dengan cara menutup portal akses masuk tenaga Gugus Tugas Penangan Covid-19. Kejadian yang tak jauh berbeda juga terjadi di Makasar dan Ambon. Penolakan dilakukan lantaran masyarakat memercayai informasi di media sosial bahwa pelaksanaan rapid test dalam prosesnya malah bisa membuat orang terinfeksi Covid-19. Padahal informasi tersebut sangat menyesatkan. Karena itu generasi muda harus membanjiri sosial media dengan informasi yang edukatif," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPII ini menambahkan, selain informasi hoax dan menyesatkan tentang Covid-19, di situasi pandemi ini juga diwarnai berbagai krisis multidimensi, antara lain krisis kesehatan, krisis ekonomi, krisis sosial, dan bahkan krisis politik. Untuk krisis kesehatan dan krisis ekonomi sudah terjadi di berbagai negara dunia. Per 9 Juni 2020, penyebaran Covid-19 sudah terjadi di 215 negara dengan menginfeksi 7.131.261 warga dunia dan menyebabkan 413.731 warga dunia meninggal dunia.

"Krisis sosial juga mulai terlihat seperti terjadi di beberapa negara, antara lain Brazil, India, dan Amerika Serikat yang warganya menggelar demonstrasi menolak kebijakan lockdown. Sehingga situasi masyarakat terbelah antara yang mendukung dengan yang menolak. Di Amerika Serikat, misalnya, aksi protes warga menolak kebijakan lockdown dilakukan di berbagai negara bagian seperti Michigan, Colorado, Texas, hingga Ohio. Krisis sosial di Amerika semakin keruh akibat adanya demonstrasi isu rasial akibat kematian George Floyd, warga kulit hitam di kaki polisi kulit putih," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, di Amerika Serikat bahkan sudah terjadi krisis politik akibat tidak berjalannya koordinasi antara presiden dengan para gubernur di negara bagian yang menyebabkan adanya isu impeachment terhadap Presiden Donald Trump. Kejadian yang tak jauh berbeda terjadi di Brazil, Presiden Jair Bolsonaro bergabung bersama warga yang berdemonstrasi memprotes kebijakan berdiam diri di rumah yang diterapkan para gubernur.

"Alhamdulilah berbagai kejadian tersebut tak terjadi di Indonesia. Kita punya Pancasila dengan semangat Gotong Royong. Sehingga dalam menghadapi musibah, semua elemen bangsa bergotongroyong saling menguatkan. Pemerintah pusat dan daerah di dukung masyarakat berada dalam satu barisan. Memang dalam prakteknya masih ada satu-dua hal teknis yang perlu diselaraskan, namun itu tak sampai mengganggu kehidupan kebangsaan kita," ujar Bamsoet. 

Eksistensi bangsa, tambah Bansoet sangat bergantung dengan kualitas sumber daya manusianya, oleh karena itu, MPR konsisten melaksanakan pembangunan karakter bangsa (nation character building) melalui pemasyarakatan Empat Pilar MPR RI yang pada hakikatnya adalah pembangunan karakter dan jati diri bangsa Indonesia.

Empat Pilar MPR itu adalah Pancasila sebagai dasar negara, landasan ideologi, falsafah, etika moral serta alat pemersatu bangsa; Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945 sebagai landasan konstitusional; Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai konsensus yang harus dijunjung tinggi serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu dalam untaian kemajemukan bangsa. 

Patut menjadi bahan renungan untuk kita semua, bahwa bangsa Indonesia hingga saat ini masih tegak berdiri adalah karena adanya ikatan persatuan dan kesatuan rasa dari seluruh elemen bangsa, yang terus terjalin antar generasi. Karenanya, peran generasi milenial, generasi penerus bangsa Indonesia tidak boleh berhenti sampai di sini saja, tetapi harus terus eksis dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia. 

Dalam konteks kekinian, di masa pandemi Covid-19, peran dan eksistensi generasi muda sangat krusial, karena beberapa alasan. Pertama, dengan segala potensi sebagai sosok yang penuh energi, dinamis, dan optimis, diharapkan pemuda dapat memainkan peran nya sebagai agen perubahan yang mendorong terjadinya transformasi gaya hidup dan perilaku ke arah perbaikan, misalnya dengan berperan aktif dalam mempromosikan perilaku hidup bersih dan sehat serta memberi keteladanan dalam mematuhi protokol kesehatan.

Kedua, di tengah lompatan perkembangan ilmu pengetahuan dan laju modernisasi, pemanfaatan teknologi menjadi keniscayaan, termasuk dalam penanganan pandemi Covid-19. Generasi muda adalah kelompok masyarakat yang paling mampu beradaptasi dan responsif dalam penguasaan dan pemanfaatan teknologi. Ke depan, cara kita menghadapi pandemi akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan kita memanfaatkan perkembangan teknologi.

Ketiga, bila kita merujuk pada data kependudukan, jumlah pemuda Indoensia diperkirakan mencapai lebih dari 64 juta jiwa. Dengan jumlah yang cukup signifikan tersebut, dimaknai bahwa peran dan kiprah generasi muda sangat menentukan kesuksesan dalam perjuangan melewati pandemi. Kiprah ini dapat diwujudkan baik secara individu, kelompok, organisasi, maupun kolektif, melalui berbagai metode untuk menginspirasi dan bergotong royong membantu masyarakat terdampak Covid-19, misalnya melalui influencing di media sosial, atau secara langsung terjun di tengah-tengah masyarakat.(*)

Kinerja dan Prestasi Erick Thohir Dalam Mengelola BUMN, Dipuji Relawan Letho

Sigapnews.com, Jakarta - Loyalis Erick Thohir (Letho) for Jokowi-Amin kembali memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Menteri BUMN Erick Thohir dalam memimpin kementerian BUMN. Sejak dilantik hingga saat ini banyak hal yang sudah dilakukan oleh Erick Thohir dalam menjaga  ekonomi Indonesia dalam menaungi BUMN yang asetnya hingga Rp 8.200 triliun.

Hal ini disampaikan Anshar Ilo selaku ketua umum Letho for Jokowi Amin, saat dihubungi Sabtu pagi (20/06/2020). 

"Kami memberikan apresiasi kepada Erick Thohir selaku Menteri BUMN. Kinerja beliau sudah sangat bagus dan terus ditingkatkan, agar BUMN menjadi garda terdepan pembangunan ekonomi nasional," tandasnya.

Kata Ilo sapaan akrabnya, Eric Thohir selaku Menteri BUMN harus terus bertumbuh menjadi mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain BUMN menyediakan faktor produksi baik barang dan jasa.

"BUMN juga diharapkan bisa menjadi agen pembangunan bangsa yang tidak hanya membuka bisnis, menyediakan lapangan kerja, dan meraih keuntungan. Akan tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial tinggi," terang Ilo

Menurutnya, Letho akan terus mengawal Erick Thohir dalam mengelola BUMN dengan benar. Semangat perbaikan BUMN yang dikelola secara jujur, transparan, dan demi kemajuan bangsa mendorong Menteri BUMN Erick Thohir melakukan sejumlah langkah luar biasa dan tak terduga sejak awal hingga saat ini termasuk dalam berhadapan dengan mafia-mafia di BUMN.

"Letho dan publik masih terus menunggu langkah fenomenal sang menteri dalam membenahi ratusan BUMN termasuk  mencegah munculnya praktik-praktik kotor yang dilakukan oleh mafia dan trader-trader di BUMN," lugasnya.

Letho Usul Pilkada Ditunda 2021

Menyikapi dinamika politik yang sedang menghangat akhir-akhir ini perihal rencana pelaksanaan pilkada serentak 2020, terutama terkait wabah pandemi Covid 19 dan keterbatasan anggaran. Menurut Anshar Ilo selaku Ketua Umum Loyalis Erick Thohir (Letho) meminta agar jangan memaksakan pelaksanaan Pilkada 2020 dan ditunda 2021.

"Kami mengusulkan kepada Pemerintah dan DPR RI untuk menunda Pilkada 2020 ke tahun 2021. Persoalan wabah covid 19 belum usai dan kita terus waspada serta berjuang melawan covid 19. Jika belum selesai pandemi covid 19, kenapa harus dipaksakan?," tanya Ilo.

Menurutnya, ada banyak hal yang lebih penting yang harus lebih diprioritaskan oleh Pemerintah yakni memastikan pencegahan pelunaran covid19 yang masih terus menyebar. Di samping itu, menurutnya Pilkada harus mengikuti protokol Covid-19 dan dengan sejumlah perubahan dalam proses pelaksanaan pada setiap tahapannya. 

"Tanpa perubahan proses pelaksanaan, tahapan Pilkada jelas akan menciptakan pertemuan para pemangku kepentingan terutama di proses pemutakhiran data pemilih, verifikasi dukungan dalam pencalonan, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, dan rekapitulasi dan penetapan," imbuh Ilo.

Terakhir Letho menekankan, agar Pemerintah memikirkan kemungkinan mengalihkan dana kampanye dan pelaksanaan Pilkada untuk digunakan sebagai sumber dana tambahan untuk memastikan pencegahan covid 19. Bahkan katanya juga bisa sebagai tambahan biaya stimulasi dalam menolong masyarakat yang terdampak karena covid19 ini.

"Persoalan kemanusiaan lebih utama daripada urusan politik lokal. Nyawa dan kesehatan masyarakat adalah yang utama," pungkasnya.

Penulis: RB. Syafrudin Budiman SIP.